ANALISA PENERAPAN KONSEP MAS’ULIYYAH DAN TINDAKAN SOSIAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN AI DI INDONESIA

Rizky Fitriantri, NIM.: 23203011213 (2025) ANALISA PENERAPAN KONSEP MAS’ULIYYAH DAN TINDAKAN SOSIAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN AI DI INDONESIA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISA PENERAPAN KONSEP MAS’ULIYYAH DAN TINDAKAN SOSIAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN AI DI INDONESIA) 23203011213_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISA PENERAPAN KONSEP MAS’ULIYYAH DAN TINDAKAN SOSIAL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYALAHGUNAAN AI DI INDONESIA) 23203011213_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Maraknya penyalahgunaan AI di Indonesia, seperti penggunaan deepfake dan stable diffusion telah menimbulkan persoalan hukum serius terkait pertanggungjawaban hukum. Kekosongan regulasi khusus mengenai AI di Indonesia menciptakan grey area yang berpotensi menimbulkan permasalahan serius terutama dalam penentuan pihak yang bertanggungjawab ketika terjadi pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep mas’ūliyyah dengan konsep tindakan sosial sebagai landasan filosofis dalam mengembangkan kerangka pertanggungjawaban hukum penggunaan AI di Indonesia. Penelitian ini menggunakan doctrinal legal research dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, serta perbandingan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan legal content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mas’ūliyyah dalam hukum Islam, yang mencakup pertanggungjawaban individual (mas’ūliyyah fardiyyah) dan kolektif (mas’ūliyyah jamā‘iyyah), memiliki relevansi kuat dalam menghadapi penyalahgunaan AI di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti niat (niyyah), kesengajaan (qasd), kemampuan bertindak (taklif), dan akibat perbuatan (jaza’) menjadi dasar penentuan tanggung jawab dalam perspektif Islam. Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, dan KUHPerdata telah mengakomodasi sebagian unsur mas’ūliyyah, terutama dalam hal penetapan subjek hukum dan pemberian sanksi. Namun, pendekatan hukum yang ada masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan dimensi etis, moral, dan spiritual sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi antara konsep mas’ūliyyah dan teori tindakan sosial untuk membentuk kerangka regulasi AI yang lebih komprehensif, adil, dan kontekstual dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item