MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

FITRI ATUR ARUM, NIM. 09340003 (2013) MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DINAS PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)
BAB II, III, IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (188kB)

Abstract

Pelayanan Publik merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan tertib perizinan atau mengatur tingkah laku masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak hanya melihat SIUP sebagai suatu formalitas dalam mendirikan usaha perdagangan serta pemenuhan kepemilikan hak dan kewajibannya. Begitu pula pemberi pelayanan yaitu Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam permohonan SIUP sampai penerbitannyajuga harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik sebagai pijakan atau dasar dalam pemberian pelayanan kepada penerima pelayanan. Untuk itu timbullah suatu permasalahan mengenai bagaimana penyelenggaraan pelayanan SIUP dilaksanakan sesuai asas-asas pelayanan publik oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan pada Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Begitu pula implikasi atau dampak yang timbulkan dari pelayanan SIUP yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penyelenggaraan pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitian. Demi mendapatkan validitas data, dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan subjek penelitian meliputi responden yaitu penerima pelayanan SIUP Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dan narasumber yaitu seluruh pejabat kalangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Adapun sifat penelitian deskriptif normatif dengan pendekatan analitis induktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/bahan pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara/interview, dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perizinan Kabupaten Bantul ternyata belum mencerminkan pelayanan tepat asas, lebih jelasnya belum mentaati pada asas kepastian hukum, asas keprofesionalan, dan asas akuntabilitas dalam akuntabilitas produk pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditinjau ulang saat dilaksankannya, sehingga Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dapat memberikan pelayanan SIUP secara prima guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Peradilan Islam
Peradilan Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 29 Apr 2013 18:24
Last Modified: 28 Apr 2016 09:26
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7451

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum