TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS) DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NAMIROTUN SA’DIAH , NIM. 09350036 (2013) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS) DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS) DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS MELALUI TRANSMISI SEKSUAL (PMTS) DENGAN MENGGUNAKAN KONDOM DI KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (740kB)

Abstract

Perkembangan penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia telah memasuki epidemi terkonsentrasi. Komisi Penanggulangan AIDS adalah suatu lembaga independen yang bertujuan untuk penanggulangan Aids di tanah air. KPA Nasional secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006. Untuk kelancaran tugas KPA Nasional, maka Gubernur/ Walikota membentuk KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/ Kota. Perpres tersebut dirinci dalam Permendagri No. 20 Tahun 2007 pasal 5 tentang tugas-tugas KPA Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kebijakan PMTS dengan mengunakan kondom merupakan alternatif yang diambil KPA dalam mengurangi risiko penularan HIV. Penyakit HIV disebabkan karena akibat hubungan seks di luar pernikahan/ perzinaan sehingga penularannya melalui hubungan seks. Data kasus di DIY dari tahun 2010 sampai November 2012 mengalami peningkatan yaitu dari 131 kasus meningkat menjadi 432 kasus. Sasaran utama kebijakan ini adalah populasi kunci (orang yang rentan tertular dan berisiko tertular, ODHA, orang yang berperilaku seksual berisiko). Oleh karena itu, apakah tugas-tugas KPA Provinsi Yogyakarta sudah sesuaikah dengan Perpres No.75 Tahun 2006 yang diperinci dengan Permendagri No.20 Tahun 2007 pasal 5 dan apakah kondom sebagai alat pencegah HIV sejalan dengan hukum Islam. Atas dasar rasa penasaran penyusun melakukan riset berbentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penanggulangan AIDS Melalui Transmisi Seksual dengan Menggunakan Kondom di Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi D.I.Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) sebagai data primer, kemudian didukung oleh data sekunder dengan penelitian pustaka (Library Research) untuk memperkuat penelitian ini. Penelitian tersebut bersifat Deskriptif Analitik dengan mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan data. Pendekatan yang penyusun pakai adalah normatif analitik yaitu melihat persoalan yang dikaji berlandaskan pada teks-teks al-Qur’an, al-Hadis, kaidah usul fiqh yang berkaitan dengan judul. Data dianalisis secara induktif, yaitu dengan cara menarik sebuah kesimpulan umum mengenai kebijakan penangulangan HIV dan AIDS melalui Transmisi seksual dengan mengunakan kondom agar diketahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Hasil dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan tugas-tugasnya, KPAP Yogyakarta sudah sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2006 yang diperinci dalam Permendagri No.20 Tahun 2007. Akan tetapi tinjauan Hukum Islam dalam memandang kondom sebagai alat pencegah penularan HIV dan AIDS tidak efektif, karena penyakit HIV dan AIDS disebabkan oleh perilaku seksual di luar pernikahan/ perzinaan. Islam dengan tegas melarang perbuatan zina tersebut sehingga dilihat dari Maqasid as-Syar’i kondom hanya mengurangi risiko penularan dan tidak menjamin 100% aman dari penyakit HIV. Solusi Islam dalam memandang masalah seks bebas dengan masalah penyebaran virus HIV adalah dengan menghindari pergaulan bebas. Oleh karena itu, pasangan suami isteri hendaknya tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain, sedangkan bagi mereka yang sudah cukup umur hendaknya tidak menunda-nunda penikahan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item