DISHARMONI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI ANTARA PEKERJA DENGAN PEMBERI KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Ana Riana, NIM.: 21303012003 (2025) DISHARMONI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI ANTARA PEKERJA DENGAN PEMBERI KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (DISHARMONI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI ANTARA PEKERJA DENGAN PEMBERI KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)) 21303012003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (26MB) | Preview
	Text (DISHARMONI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI ANTARA PEKERJA DENGAN PEMBERI KERJA (STUDI KASUS DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)) 21303012003_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (53MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji disharmoni dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data tahun 2020-2023 menunjukkan bahwa 33,42% kasus berlanjut ke litigasi. Problematika utama terletak pada disharmoni struktural, seperti perbedaan pandangan mediator mengenai penyebab perdamaian dan variasi penafsiran tugas serta wewenangnya, yang mengakibatkan ketidakefektifan proses mediasi dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dengan pemberi kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pengaruh disharmoni tersebut terhadap efektivitas penyelesaian sengketa serta kebutuhan solusi kelembagaan untuk mencapai keadilan substantive. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji regulasi dan implementasi hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di DIY. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta, mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-DIY, serta perwakilan serikat pekerja/pekerja. Selain itu, analisis dokumen seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, dan risalah mediasi juga dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan induktif. Evaluasi keadilan dalam mediasi didasarkan pada Teori Keadilan Distributif oleh John Rawls, sementara efektivitas mediasi dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto serta nilai yang terkandung dalam mediasi dianalisis dengan Teori Shulhu dan Tahkim Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai secara empiris keadilan dan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur formal yaitu perundingan bipartit dan mediasi tripartit belum optimal, ditunjukkan oleh lemahnya dokumentasi, ketidakhadiran para pihak, serta minimnya tanggapan terhadap anjuran tertulis. Selain itu, terdapat perbedaan perspektif dan variasi pendekatan di antara para mediator, yang mencerminkan belum adanya standar metodologis dan kelembagaan yang mapan dalam pelaksanaan mediasi. ketidakefektifan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di DIY disebabkan oleh disharmoni structural, ketidakseimbangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja yaitu dengan dominasi pengusaha dalam hal informasi, pendampingan hukum, dan penguasaan dokumen, sementara pekerja mengalami keterbatasan akses dan tekanan psikologis dalam proses mediasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi mediasi melalui pemberian legitimasi normatif terhadap peran strategis mediator, peningkatan kapasitas fasilitasi berbasis empati, serta penguatan hasil mediasi agar bersifat mengikat. Untuk memperkuat sistem penyelesaian secara struktural, diusulkan pembentukan Komisi Keadilan Ketenagakerjaan sebagai lembaga independen nasional berbasis quasi-yudisial di luar birokrasi yang tersedia saat ini, guna menjamin akses keadilan yang setara, cepat, dan bermartabat bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item