PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN: STUDI HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Rozinul Khalid, NIM.: 21103060041 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN: STUDI HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN: STUDI HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA) 21103060041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN: STUDI HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA) 21103060041_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan anak dari kekerasan seksual merupakan isu mendesak yang menuntut perhatian serius, terlebih ketika terjadi di panti asuhan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual di panti asuhan di Indonesia maupun Malaysia, yang memperlihatkan adanya celah dalam regulasi maupun implementasi hukum. Pokok permasalahan penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan serta persamaan dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum hadir dalam menjamin keamanan dan hak-hak anak, sekaligus menegaskan peran negara dalam melindungi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan yuridis-komparatif. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan kerangka teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang menekankan dimensi preventif dan represif, serta teori maqāṣid as-syarī‘ah yang menitikberatkan pada pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dengan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana regulasi di Indonesia dan Malaysia tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mencerminkan perlindungan komprehensif sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia memiliki dasar hukum yang kuat, namun berbeda dalam implementasinya. Indonesia masih menekankan aspek represif melalui penjatuhan sanksi berat bagi pelaku, sementara mekanisme pencegahan dan pemulihan korban belum berjalan optimal. Malaysia justru lebih menonjolkan perlindungan rehabilitatif dengan dukungan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), meski masih terkendala dualisme hukum sivil dan syariah. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan maqāṣid as-syarī‘ah, Indonesia lebih menitikberatkan pada penjagaan keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui efek jera, sedangkan Malaysia mengutamakan penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql) dan agama (ḥifẓ al-dīn) melalui perlindungan psikologis dan pemulihan korban. Keduanya memerlukan penguatan aspek preventif dan harmonisasi regulasi agar perlindungan anak di panti asuhan benar-benar menyeluruh.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item