POLITIK FILANTROPI PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH: STUDI KOMPARASI DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN KUNINGAN

Ari Hermawan, NIM.: 23200011119 (2025) POLITIK FILANTROPI PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH: STUDI KOMPARASI DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN KUNINGAN. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (POLITIK FILANTROPI PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH: STUDI KOMPARASI DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN KUNINGAN) 23200011119_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (POLITIK FILANTROPI PENERAPAN PENDEKATAN STRUKTURAL DAN PRAGMATIS DALAM MOBILISASI DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH: STUDI KOMPARASI DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN KUNINGAN) 23200011119_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan mobilisasi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan struktural dan pragmatis yang didorong oleh negara menunjukkan hasil yang sangat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari sebuah anomali; mengapa implementasi pendekatan kebijakan yang serupa di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan menghasilkan efektivitas yang sangat kontras? Dengan menggunakan metode studi kasus komparatif kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu di balik keberhasilan dan stagnasi kebijakan tersebut. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil tidak ditentukan oleh kekuatan instrumen hukum semata, melainkan oleh konfigurasi otoritas dan legitimasi kepemimpinan. Keberhasilan di Tasikmalaya, yang mampu merealisasikan 83% potensi ZIS ASN, adalah buah dari konvergensi otoritas. Kekuatan otoritas legal-rasional bersinergi secara efektif dengan legitimasi moral bupati serta otoritas karismatik-tradisional pimpinan BAZNAS yang berasal dari jaringan pesantren yang dominan. Sebaliknya, stagnasi di Kuningan, yang hanya mampu merealisasikan 20% potensi, disebabkan oleh kesenjangan legitimasi yang akumulatif. Otoritas legal-rasional yang lebih lemah (Instruksi Bupati) diluncurkan di tengah krisis legitimasi eksekutif akibat isu ‘gagal bayar’ dan tidak mendapat topangan dari otoritas BAZNAS yang terfragmentasi. Konfigurasi otoritas dari atas (top-down) ini secara langsung membentuk respons dari bawah (bottom-up), di mana sinergi di Tasikmalaya menciptakan kepatuhan kolektif, sementara kesenjangan di Kuningan membuka ruang bagi resistansi terselubung. Penelitian ini berkontribusi pada studi politik filantropi dengan menegaskan bahwa efektivitas kebijakan negara sangat bergantung pada kemampuannya untuk bersinergi dengan sumber-sumber legitimasi informal (karismatik dan tradisional) yang ada di masyarakat. Kata Kunci: Politik Filantropi, Mobilisasi Zakat, Otoritas Weber, Pendekatan Strukural Pragmatis

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item