REGULASI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH)

Khairul Hamdi. R, S.H, NIM.: 23203012021 (2025) REGULASI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (REGULASI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH)) 23203012021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (REGULASI PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH)) 23203012021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas proses legislasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan fokus utama pada legalitas pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta analisis normatifnya dalam perspektif siyāsah tasyrī’iyyah. Lahirnya PP ini menimbulkan polemik publik, khususnya terkait pelibatan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam kegiatan pertambangan yang dinilai tidak sejalan dengan fungsi ormas sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013. Permasalahan penelitian dirumuskan ke dalam dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana legislasi PP No. 25 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) bagaimana perspektif siyāsah tasyrī’iyyah terhadap proses dan substansi legislasi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung analisis deduktif-kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Argumen utama penelitian menyatakan bahwa PP No. 25 Tahun 2024 memiliki sejumlah persoalan prosedural, terutama pada aspek transparansi, partisipasi publik, dan kesesuaian materi muatan dengan hierarki hukum. Dari perspektif siyāsah tasyrī’iyyah, regulasi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan (‘maslahah ‘ammah’), keadilan (‘al-‘adalah’), dan keterbukaan (syura) yang menjadi pilar dasar pembentukan kebijakan publik dalam hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara prosedur pembentukan PP dengan asas-asas legislasi yang baik, serta adanya ketidakselarasan substansi pengaturan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi normatif terhadap PP No. 25 Tahun 2024 serta penyusunan kebijakan pertambangan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum demokratis maupun nilai-nilai siyasah tasyri’iyyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item