IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI CENGKRONG

Zamzami Ahmad, S.H.I, NIM.: 23203012075 (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI CENGKRONG. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI CENGKRONG) 23203012075_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (813kB)
	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 08 TAHUN 2021 PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH TAMBAK UDANG DI KAWASAN PANTAI BLADO DAN PANTAI CENGKRONG) 23203012075_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 08 Tahun 2021 terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambak udang di kawasan Pantai Blado dan Pantai Cengkrong. Tingginya intensitas budidaya tambak di wilayah pesisir telah menimbulkan degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas air, perubahan warna dan bau perairan, serta terganggunya ekosistem pesisir dan aktivitas masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perda dari perspektif implementasi hukum serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan kondisi lapangan serta proses penegakan hukum yang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 belum berjalan optimal. Meskipun substansi hukum telah mengatur kewajiban pengelolaan limbah dan izin lingkungan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, keterbatasan sarana penegakan hukum, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha tambak, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Di sisi lain, kajian fikih lingkungan menunjukkan bahwa perda ini secara normatif sejalan dengan nilai-nilai syariat tentang larangan merusak alam (al-fasād), kewajiban menjaga lingkungan (ḥifẓul bī’ah), dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, nilai-nilai etis tersebut belum terinternalisasi dalam budaya hukum maupun perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, peningkatan kesadaran ekologis, serta integrasi pendekatan hukum positif dan fikih lingkungan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item