ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA)

Hilya Husna Hizwati Al Haq, NIM.: 22103050045 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA)) 22103050045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPT PPA KOTA YOGYAKARTA)) 22103050045_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berdampak serius bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Penanganan kasus KDRT memerlukan peran aktif lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang perlindungan korban, salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA Kota Yogyakarta ditinjau dari aspek yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat peneltian deskriptif-analisis. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan para staff UPT PPA Kota Yogyakarta serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data kualitatif yang digunakan dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA Kota Yogyakarta telah melaksanakan penanganan kasus KDRT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rujukan layanan. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan terkait penghapusan KDRT dan perlindungan anak telah tersedia secara memadai dan memberikan landasan normatif yang jelas bagi upaya perlindungan korban. Pada aspek struktur hukum sudah sesuai dengan aturan kerja sama dengan para lintas penegak hukum. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, masih kuatnya nilai-nilai patriarki, serta adanya toleransi sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item