KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN 2021)

Zainal Hafidhin, NIM.: 21103040152 (2026) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN 2021). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN 2021)) 21103040152_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (STUDI KASUS TAMBANG PASIR DI KULON PROGO TAHUN 2021)) 21103040152_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah, termasuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 22D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Namun, kewenangan pengawasan dalam praktiknya masih bersifat rekomendatif, sehingga efektivitas dalam mengawal pengelolaan sumber daya alam belum optimal. Permasalahan tersebut terlihat dalam kasus aktivitas tambang pasir di Kulon Progo yang menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, dan perizinan, serta mendorong keterlibatan Dewan perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dewan Perwakilan Daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 teori yaitu teori pengawasan dan perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan perwakilan Daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangannya masih terbatas pada penyampaian rekomendasi dan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, sehingga belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Bentuk pengawasan dilakukan melalui audiensi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Kesimpulannya, fungsi pengawasan Dewan perwakilan Daerah telah berjalan secara prosedural, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan Dewan perwakilan Daerah secara yuridis agar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item