PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aldy Bayu Samodro, NIM.: 22103040004 (2026) PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 22103040004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (PENERAPAN ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 22103040004_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Sistem perpajakan Indonesia mengalami persoalan dualisme pengaturan sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana yang berjalan beriringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Permasalahan ini tidak hanya berhubungan dengan kepastian hukum mengenai batasan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana, tetapi juga berimplikasi pada pemosisian sanksi pidana tidak lagi sebagai ultimum remedium. Di sisi lain, penting pula mengkaji bagaimana konsep yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua isu utama, yaitu pertimbangan penerapan dualisme pengaturan sanksi (administratif dan pidana) dan konsep implementasi ultimum remedium di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum yang digagas oleh Jeremy Bentham dan asas ultimum remedium, sebagai pisau analisis untuk membedah implementasi dualisme pengaturan sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana, serta konsep penerapan ultimum remedium terhadap tindak pidana perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta studi terhadap peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Pertama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertimbangkan dualisme pengaturan sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya dilakukan dengan memilih satu jenis sanksi yang tepat agar tidak membebani wajib pajak. Namun demikian, penerapan dualisme sanksi tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, khususnya apabila penyelesaian administratif tidak dipenuhi secara tuntas atau tidak disertai iktikad baik dari wajib pajak. Kedua, konsep penerapan ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta diterapkan dengan berorientasi pada pendekatan follow the money dan asset tracing, pemberian kesempatan self correction dan pengungkapan ketidakbenaran, dan penerapan ketentuan penghentian penyidikan pada tiap tahapan penegakan hukum. Namun implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat adanya beberapa hambatan, diantaranya kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, tidak adanya iktikad baik dari Wajib Pajak, dan ketidakjelasan norma dalam undang-undang perpajakan. Kata Kunci: Tindak Pidana Perpajakan, Ultimum Remedium, Dualisme Sanksi

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item