ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA

Muhammad Da'i Abdillah, NIM.: 22103040088 (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA) 22103040088_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL DI INDONESIA) 22103040088_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menghadapi tantangan hukum multidimensional, termasuk ketidakjelasan status hukum Hak Pengelolaan dan masalah penerbitan sertifikat hak kebendaan di wilayah laut. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Hak Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta mengidentifikasi upaya-upaya untuk mencegah penerbitan sertifikat selain Hak Pengelolaan di wilayah laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analysis approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, UUPA 1960, UU 27/2007, UU 1/2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum Radbruch, teori hak menguasai negara, dan teori sistem hukum Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan dalam UU 1/2014 merupakan transformasi dari Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU 27/2007, dengan perubahan mendasar pada orientasi penguasaan dan pemanfaatannya. Namun, masih terdapat ketidakharmonisan antara UUPA 1960 dan UU 1/2014 yang membuka ruang penerbitan HGB atau SHM di wilayah laut, bertentangan dengan prinsip pengelolaan pesisir. Penelitian ini merekomendasikan upaya komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi institusional, perbaikan prosedur operasional, serta penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Izin Pengelolaan, Harmonisasi Hukum, Koordinasi Institusi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item