TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Luneta Adinda Aura, NIM.: 20103080015 (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

	Text (TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 20103080015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 20103080015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam proses pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Namun, kerangka hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih menempatkan minuta akta dalam bentuk fisik sebagai satu-satunya bagian protokol notaris yang memiliki kekuatan pembuktian autentik. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kepastian hukum, perluasan tanggung jawab notaris, serta implikasi etika profesi dalam penerapan praktik digital kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menelaah tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum positif dan Maqāṣid asy-Syarīʿah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara dengan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan minuta akta dalam praktik kenotariatan masih dilakukan secara hybrid, dengan minuta akta fisik sebagai protokol utama dan arsip elektronik sebagai pendukung. Penyimpanan elektronik belum diakui secara yuridis sebagai bagian dari protokol notaris, sehingga menimbulkan kendala regulasi serta potensi ketidakpastian hukum dan perluasan tanggung jawab administratif, perdata, dan etis bagi notaris. Dalam perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah, praktik tersebut berkaitan dengan pemenuhan aspek ḍarūriyyāt dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak, aspek ḥājiyyāt dalam meningkatkan efisiensi, serta aspek taḥsīniyyāt dalam penyempurnaan tata kelola kenotariatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item