PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI MODERASI

Mufidah Nur Khoiriyyah, NIM.: 22108040044 (2026) PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI MODERASI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI MODERASI) 22108040044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI MODERASI) 22108040044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengelola keuangan publik secara mandiri dan bertanggung jawab. Namun, efektivitas dana perimbangan pusat terhadap kinerja keuangan daerah masih perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD), dengan Belanja Daerah sebagai variabel moderasi. pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia periode 2020–2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel (Panel Least Squares) data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan software Stata versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh signifikan. Belanja Daerah terbukti memoderasi hubungan DAK terhadap kinerja keuangan dengan arah negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja yang tidak disertai pengelolaan yang efisien dapat mengurangi efektivitas dana transfer dalam meningkatkan kinerja fiskal. Sebaliknya, Belanja Daerah tidak memoderasi hubungan antara DAU, DBH dan kinerja keuangan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi dana perimbangan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan belanja dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli. Oleh karena itu, penguatan tata kelola fiskal dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Data Panel.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item