INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS CROSS BORDER DALAM PERSPEKTIF SYARI’AH

Muhammad Rohmat Hidayat, NIM.: 24203011011 (2026) INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS CROSS BORDER DALAM PERSPEKTIF SYARI’AH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS CROSS BORDER DALAM PERSPEKTIF SYARI’AH) 24203011011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (INTEGRASI LAYANAN DIGITAL FITUR QRIS CROSS BORDER DALAM PERSPEKTIF SYARI’AH) 24203011011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari regulasi Bank Indonesia terkait QRIS Cross Border serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-ṣarf). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan hukum ekonomi syariah dan sistem pembayaran digital. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis normatif terhadap regulasi dan fatwa yang mengatur pertukaran mata uang (al-sarf). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme QRIS Cross Border secara normatif dapat dipandang selaras dengan prinsip keadilan prosedural menurut Tom R. Tyler, terutama dalam aspek transparansi transaksi, konsistensi penerapan aturan, netralitas institusional, serta kepastian mekanisme pembayaran. Selain itu, mekanisme pertukaran mata uang dalam sistem QRIS Cross Border pada prinsipnya dapat dinilai sesuai dengan konsep al-ṣarf sepanjang memenuhi syarat taqābuḍ ḥukmī, kejelasan nilai tukar, serta terhindar dari unsur garar sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Namun demikian, kesesuaian tersebut bersifat opsional karena ketidakjelasan margin, kurs, maupun mekanisme biaya tambahan berpotensi menimbulkan unsur garar yang dapat memengaruhi keabsahan akad. Dengan demikian, QRIS Cross Border secara substansial dapat dipandang kompatibel dengan prinsip al-ṣarf, meskipun belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi dan fatwa syariah yang bersifat khusus dan komprehensif. Kata Kunci: Integrasi Layanan Digital, QRIS Cross Border, Fikih Muamalah, Al-Ṣarf.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item