PENGATURAN KEKOSONGAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT (STUDI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)

Wahyuni, SH., NIM.: 24203011024 (2026) PENGATURAN KEKOSONGAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT (STUDI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGATURAN KEKOSONGAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT (STUDI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)) 24203011024_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (PENGATURAN KEKOSONGAN MASA JABATAN AMIL PELAKSANA TERHADAP TATA KELOLA ZAKAT (STUDI DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA)) 24203011024_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta merespons kekosongan pengaturan masa jabatan amil pelaksana dengan menetapkan Peraturan Keamilan melalui Keputusan BAZNAS Kota Yogyakarta Nomor 014/IV/34.71/VI/2024/1445. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen internal untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat profesionalitas amil, serta mendukung efektivitas tata kelola zakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan masa jabatan amil pelaksana memberikan dampak positif terhadap aspek akuntabilitas, pengawasan, evaluasi kinerja, regenerasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan kelembagaan. Dalam perspektif teori kepastian hukum dan keadilan, kebijakan tersebut memberikan kejelasan norma dan perlakuan yang lebih proporsional bagi amil. Sementara itu, berdasarkan teori maṣlaḥah mursalah dan sadd dzarī‘ah, pengaturan masa jabatan amil pelaksana merupakan bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah potensi kemudaratan dalam tata kelola zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan masa jabatan amil pelaksana merupakan kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola zakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pada tingkat nasional agar tercipta keseragaman pengaturan masa jabatan amil pelaksana di seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Kata Kunci: Amil Pelaksana, Masa Jabatan, Kepastian Hukum, Maṣlaḥah mursalah, Sadd Dariyyah, Tata Kelola Zakat

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item