PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO AMARTO (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)

Maflahul Putra Al Dawam, NIM.: 22103040142 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO AMARTO (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO AMARTO (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)) 22103040142_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (595kB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF BATIK CEPLOK SEGORO AMARTO (Studi Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Kota Yogyakarta)) 22103040142_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy

Abstract

Maraknya pelanggaran hak cipta terhadap motif batik sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya Indonesia, khususnya motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik dari sisi kesadaran hukum masyarakat maupun penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif batik serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundangundangan, jurnal, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan kuratif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan hak cipta, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat, sedangkan perlindungan kuratif dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum seperti somasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lebih diutamakan melalui jalur nonlitigasi seperti mediasi untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan efisien. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan hak cipta, kurangnya pemahaman mengenai hak moral dan hak ekonomi, serta tantangan dalam pengawasan pelanggaran di era digital. Perlindungan hukum terhadap motif batik telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan peran instansi terkait, serta kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih efektif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item