ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA MASKAPAI LION AIR TAHUN 2025

Muhamad Refah, NIM.: 21103040217 (2025) ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA MASKAPAI LION AIR TAHUN 2025. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA MASKAPAI LION AIR TAHUN 2025) 21103040217_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PADA MASKAPAI LION AIR TAHUN 2025) 21103040217_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 25tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks transportasi udara, konsumen merupakan penumpang yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Namun, praktik keterlambatan penerbangan (flight delay) masih sering terjadi, termasuk pada Maskapai Lion Air, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak konsumen. Keterlambatan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, seperti hilangnya waktu, biaya tambahan, serta tekanan psikologis. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan yang mewajibkan maskapai memberikan kompensasi sesuai kategori keterlambatan, tetapi implementasinya kerap menghadapi kendala di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai penumpang Lion Air yang mengalami keterlambatan penerbangan serta menilai pertanggungjawaban maskapai dalam pemenuhan hak-hak konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan penumpang dan pihak maskapai, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan yuridis dengan praktik aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lion Air telah memiliki mekanisme penanganan keterlambatan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan, berupa kompensasi makanan, minuman, atau uang tunai. Namun, masih ditemukan permasalahan berupa keterlambatan pemberian kompensasi, kurangnya transparansi informasi, serta minimnya komunikasi kepada penumpang. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Penelitian merekomendasikan peningkatan pengawasan pemerintah, penegakan sanksi terhadap maskapai yang lalai, serta penguatan mekanisme pengaduan konsumen guna menjamin terpenuhinya hak konsumen secara optimal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item