LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN ABU HASAN AL MAWARDI

M Syaukani Ismar, NIM.: 24205011017 (2026) LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN ABU HASAN AL MAWARDI. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN ABU HASAN AL MAWARDI) 24205011017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN ABU HASAN AL MAWARDI) 24205011017_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Persoalan mendasar dalam filsafat politik adalah bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Al Mawardi menegaskan bahwa moralitas seorang pemimpin menentukan keabsahan dan keberlangsungan pemerintahan, karena pemimpin dipandang sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Adapun kajian mengenai pemikiran al Mawardi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek fiqih siyasah, sistem pemerintahan, dan relevansinya terhadap demokrasi modern, sementara pembahasan mengenai struktur legitimasi kekuasaan sebagai fondasi moral kepemimpinan masih relative terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep etika politik al Mawardi, mengungkapkan bentuk-bentuk legitimasi kekuasaan dalam pemikirannya yang meliputi legitimasi agama, legitimasi etis, dan legitimasi sosiologis, serta menganalisa relevansinya terhadap praktik pemerintahan dan meritokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptig-analitis. Data primer diperoleh dari karya-karta al Mawardi terutama Al Ahkam Al Sultaniyah, sedangkan dat sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, dan berbagai litteratur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan menggunakan teori etika politik Franz Magnis Suseno, khususnya mengenai kriteria legitimasi kekuasaan yang mencakup legitimasi sosiologis, legitimasi etis, dan legalitas yang dalam penelitian ini dipadankan dengan legitimasi agama dalam perspektif al Mawardi. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan seorang pemimpin tidak cukup ditentukan oleh prosedur pengangkatan ataupun kekuatan politik melainkan, harus memenuhi tiga kriteria legitimasi. Legitimasi agama yang menjadikan syariat sebagai sumber utama keabsahan kekuasaan, legitimasi etis menuntut integritas moral, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemimpin kepada Allah dan masyarakat, serta legitimasi ix sosiologis yang berangkat dari kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat dan menerima otoritas demi tercapainya kemaslahatan bersama. Penelitian ini juga menemukan konsep legitimasi kekuasaan pada etika politik al Mawardi masih memiliki relevansi terhadap sistem pemerintahan Indonesia, terutama sebagai landasan etis dalam memperkuat demokrasi dan sistem meritokrasi yang menempatkan kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab sebagai dasar utuma dalam pengisian jabatan publik. Dengan demikian legitimasi kekuasaan al Mawardi tidak semata-mata bersifat formal tetapi merupakan pengakuan moral dan sosial. Kata kunci: Etika Politik, al Mawardi, Legitimasi Kekuasaan, Meritokrasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item