QIRA’AH MUASHIRAH FIL AHKAM Integrasi Ushul Fiqh, Maqashid Syariah dan Filsafat Hukum Barat

Shofiyullah Muzammil, - (2026) QIRA’AH MUASHIRAH FIL AHKAM Integrasi Ushul Fiqh, Maqashid Syariah dan Filsafat Hukum Barat. Q-MEDIA. ISBN 978-623-9380-39-8

Text (QIRA’AH MUASHIRAH FIL AHKAM Integrasi Ushul Fiqh, Maqashid Syariah dan Filsafat Hukum Barat) Qiraah muashirah__2026--.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Qirā’ah Mu‘āṣirah fī al-Aḥkām merupakan tawaran epistemologis dan metodologis untuk merekonstruksi penalaran hukum Islam agar tetap berakar pada wahyu sekaligus mampu merespons kompleksitas realitas kontemporer. Gagasan ini berangkat dari problem ketegangan antara otentisitas tradisi dan tuntutan perubahan, antara teks dan konteks, serta antara wahyu dan akal. Berbeda dari model Qirā’ah Mu‘āṣirah Muhammad Shahrur yang terutama berorientasi pada pembacaan kontemporer terhadap teks Al-Qur’an, pendekatan ini secara khusus diarahkan pada proses pemahaman, konstruksi, dan pengambilan keputusan hukum Islam. Karena itu, pendekatan yang ditawarkan bersifat komplementer-integratif, yakni tidak menggantikan ushul fiqh, tetapi memperkaya perangkatnya melalui dialog kritis dengan maqāṣid al-syarī‘ah, filsafat hukum Barat, hermeneutika, sosiologi hukum, serta berbagai disiplin ilmu yang relevan. Kerangka metodologisnya dibangun di atas prinsip istiqāmah fī al-tsawābit dan ḥanīfiyyah fī al-mutaghayyirāt. Istiqāmah berfungsi menjaga keteguhan terhadap prinsip-prinsip fundamental dan nilai universal syariat, sedangkan ḥanīfiyyah memberikan ruang bagi fleksibilitas dan adaptasi dalam wilayah yang berubah. Keduanya dipertemukan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai orientasi transendental dan kompas etik bagi proses ijtihad. Untuk membaca kompleksitas realitas hukum, pendekatan ini mengembangkan kerangka Six Lexes, yaitu Lex Aeterna, Lex Divina, Lex Naturalis, Lex Humana, Lex Socius, dan Lex Rei Sitae. Keenamnya dipahami sebagai lapisan normativitas yang saling berhubungan, sehingga hukum tidak hanya dibaca dari teks normatif, tetapi juga dari hukum alam, kondisi manusia, hukum positif, realitas sosial, dan situasi konkret tempat hukum diterapkan. Lebih lanjut, Qirā’ah Mu‘āṣirah fī al-Aḥkām menempatkan phronesis atau kebijaksanaan praktis sebagai orientasi penting dalam penalaran hukum. Dengan demikian, validitas hukum tidak berhenti pada kesesuaian tekstual dan metodologis, tetapi juga mempertimbangkan konteks, konsekuensi, kemaslahatan, kemudaratan, keadilan, dan kualitas kehidupan manusia. Integrasi tersebut menghasilkan model penalaran integratif-responsif yang berupaya mempertemukan naql dan ‘aql, syariat dan realitas, serta tradisi Islam dan pengetahuan modern dalam hubungan dialogis dan dialektis. Model ini diarahkan untuk menghasilkan validitas ganda: memiliki legitimasi internal karena berakar pada metodologi dan nilai-nilai Islam, sekaligus memiliki relevansi eksternal karena mampu berinteraksi dengan perkembangan ilmu, hukum, kebijakan publik, dan persoalan kemanusiaan kontemporer. Dengan demikian, kontribusi utama Qirā’ah Mu‘āṣirah fī al-Aḥkām terletak pada pengembangan arsitektur penalaran hukum Islam yang integratif, kontekstual, sistemik, dan responsif, tanpa kehilangan akar normatifnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas ijtihad dan formulasi fatwa dalam menghadapi persoalan baru, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut melalui studi lintas mazhab, dialog lintas tradisi filsafat hukum, eksplorasi lex baru seperti Lex Cybernetica, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses ijtihad.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item