PERSPEKTIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN DOMPU

Nurhalifah, NIM.: 23200012058 (2026) PERSPEKTIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN DOMPU. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERSPEKTIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN DOMPU) 23200012058_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (21MB) | Preview
	Text (PERSPEKTIF FEMINISME TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN DOMPU) 23200012058_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (15MB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Dompu, masih menjadi permasalahan sosial-kultural dan hukum yang sangat serius. Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dimaksudkan sebagai instrumen hukum regional untuk menekan angka pernikahan dini. Namun, dalam tataran praktis, implementasi kebijakan ini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu masih belum optimal akibat adanya kesenjangan antara desain normatif (law in books) dan realitas sosial di lapangan (law in action). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Dompu melalui lensa feminisme interseksional. Secara spesifik, penelitian ini berupaya memetakan bentuk keberpihakan kebijakan terhadap perempuan, mengurai interseksi kerentanan (gender, kelas sosial, etnis, agama, dan geografi) yang memperbesar risiko anak perempuan terjebak dalam pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi oleh lembaga pelaksana. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini dibangun di atas empat pilar utama, yaitu Teori Feminisme Interseksional (Kimberlé Crenshaw dan Patricia Hill Collins), Teori Implementasi Kebijakan Publik (Merilee Grindle dan George Edwards III), Teori Patriarki Struktural (Sylvia Walby), dan Teori Hak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis dan desain studi kasus instrumental tunggal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 37 informan (terdiri dari birokrat Dinas P3A, aparat hukum Pengadilan Agama dan KUA, aktivis LSM, serta perempuan penyintas dan anak berisiko), observasi partisipatif terbatas, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis tematik interseksional dan analisis kebijakan feminis (feminist policy analysis). Hasil analisis data lapangan dan wawancara awal menunjukkan bahwa implementasi Perda menghadapi fenomena decoupling dan policy bottleneck. Di tingkat struktural, terjadi pengabaian (structural negligence) berupa absennya regulasi turunan yang mengikat (Pergub/Perbup) serta kelangkaan fiskal (budgetary starvation) yang membuat program pencegahan berjalan setengah hati. Di tingkat kultural, dominasi relasi kuasa patriarkal dan tradisi lokal berinteraksi dengan tingginya angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja, yang pada akhirnya menggeser fungsi Perda dan lembaga hukum dari alat pencegahan menjadi alat legalisasi kedaruratan sosial melalui dispensasi nikah. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif secara interseksional bagi penguatan perlindungan anak di Kabupaten Dompu.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item