STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 1991-1995

Imam Waladi, NIM.: 91311155 (1998) STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 1991-1995. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 1991-1995) 91311155_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (27MB) | Preview
	Text (STUDI ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PA WATES KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 1991-1995) 91311155_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (35MB) | Request a copy

Abstract

Pemberlakuan batas usia minimal perkawinan dalam perundang-undangan bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon suami istri demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya permohonan dispensasi kawin di badan peradilan agama bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia numeratif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi kawin, mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim ditinjau dari konsep maslahat al-mursalah dalam hukum Islam dan aturan yuridis perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dengan para hakim dan pemohon, studi dokumentasi terhadap salinan penetapan dispensasi kawin, serta observasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui pola penalaran induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan permohonan dispensasi kawin meliputi telah terjalinnya hubungan yang sangat akrab sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama, adanya kehamilan di luar nikah (kondisi darurat), serta dorongan orang tua untuk meringankan beban ekonomi. Dalam mengabulkan permohonan, hakim mempertimbangkan prinsip maslahat al-mursalah dan sadd az-zari'ah guna mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudaratan yang lebih besar, serta memegang prinsip moral mempermudah perkawinan dan mempersulit perceraian. Secara yuridis, pertimbangan hakim telah mengaplikasikan aturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku, meskipun kesesuaiannya dengan maslahat al-mursalah akan lebih sempurna jika dititikberatkan pada kondisi kedaruratan yang nyata di lapangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item