PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN YOGYAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKU ISLAM (KHI)

Nur Rohman, NIM.: 91311300 (1998) PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN YOGYAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKU ISLAM (KHI). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN YOGYAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKU ISLAM (KHI)) 91311300_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (16MB) | Preview
	Text (PERANAN KUA KEC. BANGUNTAPAN YOGYAKARTA DALAM MENSOSIALISASIKAN KOMPILASI HUKU ISLAM (KHI)) 91311300_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (28MB) | Request a copy

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merupakan pedoman materiil hukum Islam di Indonesia yang perlu disosialisasikan secara efektif agar terwujud kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana terdepan Departemen Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memasyarakatkan KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses sosialisasi KHI dalam bidang hukum perkawinan dan hukum perwakafan oleh KUA Kecamatan Banguntapan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sosialisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan Kepala KUA dan perangkat desa, studi dokumentasi, serta penyebaran angket kepada kaum Rois dengan teknik area sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan KUA Kecamatan Banguntapan dalam mensosialisasikan KHI tergolong cukup baik. Sosialisasi hukum perkawinan dilaksanakan secara berkala melalui forum pengajian kaum Rois setiap 35 hari (selapanan), sedangkan sosialisasi hukum perwakafan ditujukan kepada pengurus wakaf, takmir masjid, perangkat desa, dan organisasi keagamaan. Keberhasilan sosialisasi ini ditandai dengan meningkatnya penertiban dan pendaftaran tanah berstatus Akta Ikrar Wakaf (AIW) hingga bersertifikat. Faktor pendukung utama meliputi koordinasi yang baik dengan perangkat desa, dukungan keluarga kaum Rois, kesadaran pengurus wakaf, serta bantuan dana penertiban wakaf. Adapun faktor penghambat mencakup rendahnya tingkat pendidikan dan usia lanjut sebagian kaum Rois, keterbatasan dana operasional sosialisasi, kendala keberadaan wakif di luar daerah, serta belum digarapnya penyuluhan bagi kelompok remaja.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item