KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN

Syaifudin, NIM.: 91311451 (2000) KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN) 91311451_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (22MB) | Preview
	Text (KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN) 91311451_BAB II sampai BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (64MB) | Request a copy

Abstract

Dinamika dan perubahan sosial masyarakat yang bergerak cepat menuntut syariat Islam untuk terus mampu menjawab berbagai tantangan era modern secara akurat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran ijtihad sebagai dinamisator hukum Islam serta ketokohan Ahmad Azhar Basyir sebagai pemikir hukum Islam kontemporer yang memiliki corak pemikiran moderat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerangka metode ijtihad yang digunakan oleh Ahmad Azhar Basyir serta mengelaborasi aplikasinya dalam merespon permasalahan hukum Islam di era modern, baik pada persoalan yang memiliki dasar nas maupun yang tidak memiliki dasar nas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan usul fikih. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti karya-karya primer Ahmad Azhar Basyir serta literatur sekunder dan tersier yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pola penalaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir berakar pada al-Qur'an, hadis, ijma' mustanad, dan qiyas, serta diperkaya dengan instrumen hukum sekunder seperti al-maslahah al-mursalah, istihsan, istishab, 'urf, dan sadd az-zari'ah. Dalam aplikasinya di era modern, metode ijtihad tersebut difungsikan ke dalam dua arah utama: pertama, sebagai metode penemuan hukum (istinbat) untuk menetapkan status hukum bagi persoalan-persoalan baru yang belum diatur eksplisit dalam nas; kedua, sebagai metode penafsiran hukum untuk menelusuri 'illat, jiwa, dan tujuan hukum (maqasid asy-syari'ah) demi mewujudkan kemaslahatan publik yang rasional dan objektif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item