TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NO. 14 TAHUN 1970 (Studi atas Pemikiran prof. Dr. Mahfud MD)

Moh. Imron Rosady, NIM.: 95372384 (2000) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NO. 14 TAHUN 1970 (Studi atas Pemikiran prof. Dr. Mahfud MD). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NO. 14 TAHUN 1970 (Studi atas Pemikiran prof. Dr. Mahfud MD)) 95372384_BAB I_BAB PENUTUP dan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UU NO. 14 TAHUN 1970 (Studi atas Pemikiran prof. Dr. Mahfud MD)) 95372384_BAB II sampai BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam UU No. 14 Tahun 1970 menurut pemikiran Prof. Dr. Mahfud MD serta relevansinya dengan pencapaian keadilan, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap prinsip independensi lembaga peradilan dan hakim tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif gabungan antara studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Sumber data utama meliputi karya-karya tertulis Mahfud MD, dokumen perundang-undangan, serta wawancara langsung dengan Mahfud MD. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan kerangka berpikir deduktif, induktif, dan interpretatif, serta didekati melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dalam menjamin objektifitas dan keadilan keputusan hakim (impartial judge). Intervensi kekuasaan ekstra-yudisial terhadap struktur, fungsi, pertanggungjawaban organisatoris, finansial, maupun status kehakiman sebagaimana terindikasi dalam UU No. 14 Tahun 1970 membatasi kemerdekaan hakim dan merugikan pencari keadilan (yustiabel); dan (2) Hukum Islam sangat mendukung dan sejalan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam tradisi hukum Islam, lembaga peradilan merupakan badan yang independen di mana keputusan hakim harus terbebas dari intervensi kekuasaan lain (termasuk khalifah/eksekutif), demi menegakkan kebenaran dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item