STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR

Musthafa Kamal, NIM.: 22103060007 (2026) STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR) 22103060007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI DAN ABDULLAH AHMED AN-NAIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PEMINUM KHAMR) 22103060007_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemikiran Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullah Ahmed An-Na'im mengenai penerapan sanksi bagi peminum khamr dalam perspektif pembaruan hukum Islam. Isu ini menjadi penting karena penerapan hudud dalam fikih klasik kerap menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan dengan konteks negara modern, perkembangan hukum positif, serta prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kedua tokoh terhadap sanksi peminum khamr serta menganalisisnya menggunakan teori batas (naẓariyyah al-ḥudūd) yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan sifat deskriptif-analitis-komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih untuk menelaah proses istinbath hukum yang melandasi pemikiran kedua tokoh. Data primer diperoleh dari karya-karya utama al-Asymawi dan An-Na’im, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait hukum pidana Islam serta pemikiran hukum Islam kontemporer. Data dianalisis secara sistematis untuk menemukan perbedaan metodologis serta relevansi pemikiran keduanya dalam konteks pembaruan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Asymawi berpendapat bahwa sanksi fisik bagi peminum khamr tidak memiliki dasar nash yang qath’i dalam Al-Qur’an sehingga tidak termasuk kategori hudud yang bersifat tetap, melainkan merupakan hasil ijtihad historis para sahabat. Oleh karena itu, menurutnya sanksi tersebut dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan masyarakat. Sementara itu, An-Na’im memandang bahwa penegakan hudud secara koersif oleh negara tidak sejalan dengan prinsip kebebasan sipil dan hak asasi manusia, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan kontekstual yang menempatkan sanksi dalam kerangka ta’zir atau sanksi non-fisik yang lebih proporsional. Dalam analisis menggunakan teori batas Syahrur, larangan khamr dipahami sebagai landasan normatif yang ditetapkan wahyu, sedangkan bentuk sanksinya berada dalam ruang ijtihad manusia. Dengan demikian, sanksi terhadap peminum khamr dapat dirumuskan secara fleksibel oleh pemerintah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat modern.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item