AKHMAD ZAINUDDIN, NIM. 09360005 (2013) PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.
|
Text (PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF) )
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview |
|
![]() |
Text (PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF) )
BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) |
Abstract
Skripsi ini membahas tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi waqif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tidak dijelaskan secara tegas mengenai perintah untuk wakaf di dalam al-Qur’an. Namun, para ulama sepakat ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan masyarakat umum dipandang sebagai landasan perwakafan. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa studi pustaka yang dilakukan dengan menggali dan mendokumentasikan literatur dan bahan-bahan pustaka yang sistematis dan berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan aspek perubahan status dan aspek bentuk harta benda wakaf dalam pandangan mazhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian melakukan perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut kemudian mecari titik persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam pandangan mazhab Syafi’i sangat mencegah adanya perubahan status bahkan mazhab Syafi’i menyatakan tidak boleh mengubah status (menjual) masjid secara mutlak meskipun masjid itu roboh, berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Sedangkan dalam Undangundang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu telah dijelaskan dalam Pasal 40 yang berbunyi harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalian hak lainnya. pada dasarnya juga sangat melarang adanya perubahan status harta benda wakaf . Namun ada pengecualian dalam Pasal 41 yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dari aspek bentuk harta benda wakaf mazhab Syafi’i lebih mempertahankan pada benda kongkritnya (benda tidak bergerak), bukan fungsi dan manfaatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf bentuk harta benda wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Perbandingan Madzhab |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1) |
Depositing User: | Miftahul Ulum [IT Staff] |
Date Deposited: | 19 Jun 2013 17:36 |
Last Modified: | 27 Jul 2018 16:03 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8249 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |