PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOBA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35/G/2012 - PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

TRI SANGADAH, NIM. 09370069 (2013) PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOBA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35/G/2012 - PERSPEKTIF FIQH JINAYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOBA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35/G/2012 - PERSPEKTIF FIQH JINAYAH ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOBA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35/G/2012 - PERSPEKTIF FIQH JINAYAH ) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana Narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Narkoba juga telah menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri, penerapan hukuman untuk kejahatan narkoba masih belum maksimal. Seperti halnya hukuman mati yang selama ini telah tercantum dalam undang-undang, namun hukuman tersebut belum terlaksana secara maksimal. Inilah yang membuat kejahatan narkoba di Indonesia semakin berkembang. Kejahatan yang dilakukan Meirika Faranola merupakan kejahatan yang sifatnya extra ordinary crime, karena dia hendak menyelundupkan 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain. Keputusan hakim menjatuhkan vonis hukuman mati karena dia menilai bahwa vonis itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memerangi narkoba dan obat terlarang. Namun Presiden memberikan grasi yang merubah hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menarik untuk diteliti adalah Bagaimana pandangan fiqh jinayah terḥ adap alasan Presiden memberikan grasi terḥ adap terpidana narkoba Meirika Franola Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat pustaka (library research), dengan sumber data primer isi keppres nomor 35/G/2012 (sumber: BNN, kejaksaan, kontras dan riset), yang didapat dari berbagai media seperti koran, maupun televisi ada yang menyebutkan bahwa grasi Ola tertuang dalam keppres nomor 35/G/2011. Walaupun nomor grasi tersebut berbeda, namun isinya sama yaitu merubah hukuman mati menjadi seumur hidup. Karena dokumen mengenai keppres bersifat personal dari Presiden terhadap Ola, maka dokumen tersebut sulit untuk diperoleh, sehingga penyusun beralternatif mengkaji inti dari isi keppres tersebut. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari berbagai buku dan media, seperti buku, internet, majalah, kitab, maupun ensiklopedi yang kesemuanya mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu mendekati permasalahan dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku menurut hukum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemberian grasi kepada Ola tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip hukum pidana Islam. LAPAS maupun penjara yang ada belum bisa membuat efek jera, di mana Ola terbukti mengendalikan bisnis narkoba dari dalam LAPAS melalui kurirnya Nur Aisyah. Pemberian grasi merupakan tindakan yang kurang tepat, hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip equality before the law yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Grasi yang diberikan kepada Ola dinilai tidak adil karena masih banyak terpidana lain yang tidak mendapatkan grasi. Karena kejahatan narkoba bersifat extra ordinary crime maka dalam penanganannya juga harus secara tegas sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya seperti halnya Ola.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item