IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO : 0321/PDT. G/2011/PA. YK)

SAHALA HRP, NIM. 09350027 (2013) IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO : 0321/PDT. G/2011/PA. YK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO : 0321/PDT. G/2011/PA. YK)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO : 0321/PDT. G/2011/PA. YK)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi manusia. Melalui perkawinan manusia dapat melanjutkan keturunan secara sah dan terhormat. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami. Poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam kebolehan poligami didasarkan kepada al-Qur’an (an-Nisa’(4): 3) dan as-Sunnah Nabi Saw. maksimal sampai empat isteri. Para Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan poligami dalam Islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpoligami. Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011 pernah memberi putusan tentang izin poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda yang sudah dikaruniai 3 orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi. Alasan pemohon tersebut tidak sesuai dengan aturan tersebut di atas. Oleh karena itu, hal ini signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami pemohon tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat perskriftif (penilaian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk sebagai data primer yang ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk secara khusus, kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada, yakni: al-Qur’an, hadis, kaidah fiqh dan pendapat ulama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah demi kemaslahatan, dengan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis serta berbagai pertimbangan sesuai dengan konteks yang ada. Dalam kasus ini Hakim menyimpangi pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI, karena Hakim berpendapat, bahwa unsur kemaslahatan harus diutamakan bagi pihak yang bersangkutan, sekalipun dengan menyimpagi aturan yang ada, karena pada dasarnya aturan dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut dalam memutus perkara ini, telah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam bertindak disamping megakomodir aturan yang ditetapkan negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, yakni kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item