STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA)

TSALIS ALY FAHMI, NIM. 06350032 (2012) STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA). Skripsi thesis, PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif, sebab mengakomodasikan tuntutan zaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-Undang tersebut, diterapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran, artinya, anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Penelitian skripsi ini diarahkan pada penelitian kualitatif, dan dengan hal ini pula dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka, karena bersumber pada data hukum dan perundang-undangan yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriftif-analitis,yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahannya. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik content analysis (analisis isi) yang bertujuan untuk menganalisis isi data primer secara mendalam yang terkandung dalam hukum perdata. Sedangkan mengenai pendekatan yang digunakan, penelitian ini memilih pendekatan normatif-yuridis, karena di samping merujuk pada hukum Positif, skripsi ini juga merujuk pada hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa dalam perspektif yuridis, status kewarganegaraan ganda terbatas yang diperoleh anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan adalah sebagai upaya terhadap perlindungan dan wujud implementasi hak-hak asasi anak sebagai warga Negara, karena selama ini anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan diperlakukan secara diskriminatif terkait dengan status kewarganegaraannya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari kemad{aratan, maka status kewarganegaraan ganda terbatas adalah untuk memelihara keturunan (al-muh}a>faz}ah ala> an-nasl) dalam hal ini adalah anak-anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan, sekaligus untuk memelihara jiwa (al-muh}a>faz}ah ala> an-nafs) mereka yang masih kecil dan rentan akan segala bentuk tindakan yang berdampak negatif terhadapnya. Konsep hukum Islam dan hukum Positif mempunyai perbedaan dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan. Dalam hukum positif semua telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, berbeda halnya dengan hukum Islam yang masih belum jelas menyebutkan secara detail mengenai ketentuan tersebut, hanya menetapkan kewarganegaraan anak dengan konsep perwalian yang mana garis keturunan mengikuti ayah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item