SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK

JHONI SUTANGGA , NIM. 08510014 (2014) SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (522kB) | Preview
	Text (SISTEM POLITIK TRADISIONAL MASYARAKAT SASAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena konstelasi politik dari golongan bangsawan “Menak” dan Tuan Guru di lembaga legislatif dan Kepala Daerah di gumi Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Kehadiran Menak Sasak merupakan representasi atas golongan aristokrasi yang mengaktualisasi sikap politik kekuasaan yang bersandarkan pada peta genealogis. Sistem kekuasaan dan prestise seringkali menghubungkan atau menyusun silsilah dirinya dengan kerajaan pada masa lampau yang pernah memerintah negeri atau suku bangsa-nya dan terkadang membuat silsisah keturunan yang bersifat “khayali”. Untuk membentuk struktur kekuasaan/politik orang Sasak sendiri telah memasukkan sebuah ideologi yang berperan untuk menjadi semacam kekuatan sebagai perekat yang akan mengikat berbagai kelas dan strata yang berbeda. Hal itu dibangun melalui ruangruang budaya seperti lembaga-lembaga adat yang dibangun serta terlegitimasikan merupakan ruang agung untuk menjalin konspirasi politik kekuasaan. Begitu juga dengan Tuan Guru adalah representasi dari komunitas pesantren. Bagi Tuan Guru jalur politik merupakan sarana untuk mendapatkan kembali hak-hak rakyat yang selama ini tidak tersentuh terutama dalam lembaga pendidikan baik formal maupun non forml. Selain itu kehadiran Tuan Guru adalah bagian dari cerminan kepemimpinan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad di Madinah. Artinya, nabi mencerminkan konsep politik dalam Islam. Politik tidak lepas dari kekuasaan yang terlembaga dan Tuan Guru merupakan guru agama Islam yang sangat mulia dihadapan masyarakat Sasak. Golongan Tuan Guru dibentuk oleh proses sosial karena pengaruhnya yang demikian kuat dalam ruang budaya atau karena kecanggihannya “memainkan” eksotisme sejarah dan mengeksploitasi simbol-simbol budaya untuk mengaktualisasi eksistensinya. Dengan demikian kelompok santri (Tuan Guru) merupakan kelompok dapat terbentuk dan dibentuk kapanpun. Konsep tersebut sejatinya menimbulkan polemik yang kontradiktif antara aktor kekuasaan dan aktor religus. Dari hal diatas memunculkan stigma dikalangan masyarakat Sasak bahwa golongan Menak Sasak dan Tuan Guru merupakan kelompok elit Sasak. Menak Sasak sebagi elit budaya dan Tuan Guru sebagai elit agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem politik masyarakat Sasak di pulau Lombok yang terlembagakan secara sistemik dan tata nilai sistem Politik Masyarakat Sasak dalam Perspektif filsafat politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan jenis pendekatan sosial-filosofis dengan metode kualitatif: pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi data. Legitimasi elit menak Sasak terlihat pada rekaya konstruksi sosial-historis yang dibangun dan sisi aristokrasi feodalistik yang menimbulkan pengakuan diri menjadi golongan atas dalam stratifikasi sosial. Sedangkan Tuan Guru tercermin pada kontruksi agama yang dijadikan sebagai perwujudan terhadap masyarakat Sasak. Besarnya pengaruh yang dibuat pada ruang agama-agama mencerminka sisi penting sosok elit kharismatik dikalangan masyarakat awam. Dari konsep itu maka pada dasarnya sistem politik yang ada pada kelompok-kelompok itu mencerminkan 1. politik identitas, yaitu kekuatan etnisitas yang dibangun 2. politik dinasti, yaitu aktualisasi politik kekerabatan dan krooniisme dan 3. politik irasional adalah politik tidak sehat dengan menggunakan cara lama (tradisional) yang tertuang dalam sistem kepemerintahan kekinian. Bagi Weber birokrasi ideal adalah bukan bertumpu pada kultur semata, tetapi juga bertumpu pada profesionalisme birokrasi terutama pada aparat birokrasinya. Sehingga, hal ini mewujudkan birokrasi legal-rasional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item