PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA” (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA)

QIWAMUDDIN TATA ADI SASMITA, NIM. 09340105 (2013) PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA” (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA” (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA))
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA” (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Salah satu bagian pembinaan Narapidana dalam sistem Pemasyarakatan adalah dengan adanya Pembebasan Bersyarat (Voorwarlijke Invrijheidsteling) yang juga merupakan salah satu hak bagi Narapidana. Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan masa pidana itu tidak kurang dari sembilan bulan, maka dapat dibebaskan dengan syarat. Mengenai Pembebasan Bersyarat ini diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. M.01.PK.04-10 tahun 2007. Dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat ini ada yang harus dipenuhi oleh Narapidana seperti syarat-syarat substantif dan administratif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat serta upaya-upaya dalam menyelesaikan kendala tersebut. Metode penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research), bersifat deskreptif analitik dan menggunakan pendekatan psikoanalis dan normatif, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyaraktan Klas II A Yogyakarta. Hasil penelitian penyusun mendapatkan bahwa pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, kemudian usulan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri. Kendala-kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat ini adalah birokrasi pembebasan bersyarat yang panjang sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembebasan bersyarat dan sulitnya narapidana mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menerima dari pemerintah daerah setempat serta tidak adanya penjamin bagi narapidana tersebut. Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. 2. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
Uncontrolled Keywords: Pembebasan Bersyarat, Narapidana
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 10 Jun 2014 10:05
Last Modified: 09 Aug 2016 14:36
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12731

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum