ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)

CEMPAKA INDAH , NIM. 10340104 (2014) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011)) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang banyak menjerat pejabat, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim Agung terhadap ketua KPU Provinsi Jawa Timur Wahyudi Purnomo karena melakukan Penyimpangan Keuangan pengadaan kertas pada KPU Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2003-2004 yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun terdapat perbedaan putusan terhadap putusan-putusan sebelum adanya putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/ PK/ PID.SUS/ 2011 dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian perpustakaan (library research) dengan sifat penelitian deskriptif analitis guna menganalisis putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian ini dengan melakukan pendekatan yuridis yaitu dilihat dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan normatif menurut ketentuan norma-norma yang berlaku. Hasil analisis studi putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 adalah metode penafsiran hakim yang digunakan dalam menafsirkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penafsiran menurut bahasa (Gramatikal) dan penafsiran Ekstensif. Berdasarkan analisis studi putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011 dan wawancara dengan hakim, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgukan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dilihat dari Ratio Decidendi-nya dan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan diharapkan nantinya agar adanya efek jera terhadap terdakwa agar tidak ada pengulangan tindak pidana kembali dan penerapan sanksi pidana juga harus diterapkan tanpa pandang bulu agar dapat mencegah tindak pidana korupsi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item