PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

IBNO HAJAR , NIM. 09370011 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS) 09370011_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS) 09370011_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Selama ini Lembaga Pers Mahasiswa belum mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pers pun tidak mengatur mengenai pers mahasiswa. Pasal-pasal yang ada di dalamnya mengatur beberapa ketentuan secara umum mengenai pers. Beberapa di antaranya ialah tentang kewartawanan, kode etik jurnalistik, organisasi pers, perusahaan pers, hak jawab, hak koreksi, hak tolak, kewajiban koreksi, hingga Dewan Pers. Namun Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih khusus mengenai pers mahasiswa. Pers mahasiswa sebagai kontrol sosial tidak mendapat legitimasi di mata hukum, terutama dari kampus sendiri. Sehingga pers mahasiswa sering mendapat ancaman di dalam kampus sendiri, seperti tidak akan diberi biaya atau dana untuk penerbitan dari rektorat, tidak diberi nilai bagi para pegiat pers mahasiswa dari dosen tertentu, hingga ancaman pembredelan institusi lembaga pers mahasiswa itu sendiri. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi tinjauan utama dalam penelitian ini karena undang-undang tersebut merupakan peraturan yang berlaku sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan wawancara kepada beberapa narasumber dari insan pers umum dan pers mahasiswa, untuk membahas secara detail mengenai perlindungan hukum bagi pers mahasiswa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hasil penelitian yang diperoleh ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tidak memberi perlindungan hukum bagi pers mahasiswa. Beberapa pasal di antaranya adalah pasal mengenai wartawan dan kode etik jurnalistik, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, organisasi pers, perusahaan pers, dan Dewan Pers. Dari beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut, pers mahasiswa tidak mendapat treatment atau perlakuan khusus dari Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu pers mahasiswa tidak mempunyai alat legitimasi kuat dalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi atas sengketa pers. Sudah saatnya pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pers mahasiswa dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur pers mahasiswa. Dengan demikian, perlindungan kemerdekaan pers di dalam dunia pendidikan dapat terjamin.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item