KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN, PELAKSANA CV. GIRI RATU METRO LAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2006)

INDIRA ELFIRA, NIM 03380445 (2007) KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN, PELAKSANA CV. GIRI RATU METRO LAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2006). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Setiap mengajukan penawaran pekerjaan, perusahaan konstruksi atau sering disebut dengan Kontraktor diharuskan melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan juga jadwal penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja. Kontraktor yang dinyatakan menang dalam proses tender atau lelang, kemudian segera melaksanakan pekerjaan setelah terlebih dahulu menandatangani Surat Kontrak Perjanjian Kerja. Surat Penawaran berikut lampiran-lampirannya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Kontrak Perjanjian Kerja yang harus dipatuhi Penyedia Jasa/Kontraktor. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya Penyedia Jasa/Kontraktor tidak dapat mengabaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan danjadwal rencana penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja. Keterlambatan atau tidak terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerja akan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kedua belah pihak. Sanksi bagi Penyedia Jasa/Kontraktor yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi dalam Surat Kontrak Perjanjian Kerja. Salah satu perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah CV Giri Ratu yang beralamatkan di Jalan Way Seputih No. 15 Kota Metro-Lampung. Yang menjadi permasalahan adalah, keterlambatan yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut diatas tidak menerima sanksi maupun denda dari kesalahan yang telah dibuatnya. Maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) karena dilakukan langsung pada CV. Giri Ratu Metro, Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data dengan menelusuri dokumen-dokumen dan wawancara dengan metode observasi langsung. Kemudian dibawa ke dalam ruang lingkup Syariah dan dianalisis menurut Hukum Jslam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai hasil analisa yang telah Penyusun lakukan dengan berbagai alat bantu berupa teori dan metode penelitian, maka didapatlah kesimpulan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengaspalan jalan dikarenakan kelalaian dari kedua belah pihak, yakni Penyedia Jasa/Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen. Namun karena kelalaian tersebut terjadi di kedua belah pihak yang .telah mengadakan perjanjian, maka keduanya mengadakan musyawarah untuk kemaslahatan bersama. Kemudian dicapailah kesepakatan baru tanpa memberikan sanksi seperti yang telah disepakati dalam kontrak kerja sebelumnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item