EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG)

KURNIATI, NIM 02381473 (2007) EKSISTENSI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (18MB) | Preview
	Text BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (27MB)

Abstract

Lebih dari sejarah apapun sebelumnya, keberadaan dunia saat ini bercirikan interdependensi antara negara dan masyarakatnya. Globalisasi secara bertahap telah mengikis integritas bangsa-bangsa sebagai aktor yang independen dan otonom. Saat ini semakin banyak keputusan yang berada di luar kendali langsung suatu negara. Lembaga-lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR, Menteri dan bahkan anggota legislatif yang dipilih atas pilihan rakyat tidak bisa lepas dari lembaga dan institusi internasional seperti IMF (International Monetery Fund), Bank Dunia, WTO bahkan perusahaan multinasional. Akibatnya seringkali negara dipaksa untuk mengadopsi suatu kebijakan yang didasari lebih atas kepentingan internasional dibandingkan dengan kepentingan nasional. UU Rahasia Dagang lahir sebagai suatu konskuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, sehingga sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi ketentuan-ketentuan TRJPs terhadap aturan-aturan perekonomian Indonesia. WTO dan Trade Related Jo lntel/ectua/ Properties (TRlPs) sangatlah berbeda dengan konsepsi masyarakat tradisional di Indonesia, di mana rezim Intellectual Property Rights (IPR atau rczim HaKI) selalu berusaha membuat kepemilikan pribadi terjadi atas berbagai penemuan atau kekayaan masyarakat lokal, sementara masyarakat lokal yang memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga lebih banyak menganut konsepsi kepemilikan komunal atau sosial. Dengan demikian, rezim HaKJ yang ada ini tak bisa melindungi kekayaan budaya masyarakat tersebut. Dalam praktik kita akan melihat bahwa masyarakat tradisional tak pernah pelit berbagi pengetahuan yang dimilikinya bagi kepentingan mereka yang membutuhkannya. Orang yang sakit dalam komunitas diberi ramuan obat-obatan tertentu untuk mcnyembuhkan penyakitnya. Sementara itu, fenomena yang berbeda terjadi pada mereka yang menganut pendekatan rezim HaKI, di mana formula obat tradisional tadi haruslah bisa dirumuskan, diambil sampelnya, dan kemudian diam-diam dibawa ke negara lain serta didaftarkan scbagai hak milik di sana. lmplikasinya mereka yang hendak menggunakan formula tersebut haruslah membayar kepada si pemilik formula, yang belum tentu pemilik asli pengetahuan tersebut. Hal inilah yang akhirnya menjadi kontroversi dalam persoalan perlindungan rahasia dagang. Berdasarkan permasalahan tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mencermati kembali urgensitas implementasi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia agar dapat diperoleh kejelasannya dari segi yuridis maupun hukum Islam. Untuk pengkajian tersebut, dalam analisis data penyusun menggunakan metode deduktif untuk menilai urgensitas implementasi perlindungan rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Indonesia dari perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis normatif, yaitu melihat aturan perlindungan rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 yang terdiri 19 bab dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum positif kcmudian ditinjau dengan kaidah-kaidah fikih dalam hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item