TINJAUAN YURIDIS SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

ABDUL BASID FUADI, NIM. 11340014 (2015) TINJAUAN YURIDIS SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS SISTEM ELECTRONIC VOTING DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) BAB II, III, III.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahan. Tetapi dalam kehidupan sekarang yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang kompleks dan dinamis, tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata, dan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan cenderung semakin tajam, maka kedaulatan rakyat tersebut tidak dapat dilaksanakan secara murni, melainkan melalui sistem perwakilan (representation). Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (general election). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kecenderungan partisipasi masyarakat yang kian menurun, padahal partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Di sisi yang lain perkembangan teknologi dirasakan semakin pesat, konsep perkembangan teknologi, selalu bertujuan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam memecahkan berbagai masalah pada kehidupan. Teknologi juga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem yang sudah ada, bermaksud untuk meminimalisir kekompleksitasan serta mengoptimalkan segala segi yang ada pada sistem tersebut. Salah satunya yaitu pemakaian teknologi pada sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimanakah aspek hukum mengatur sistem elektronik dalam pemilu? Bagaimanakah peluang dan tantangan e-voting digunakan untuk menggantikan pemungutan suara dalam pemilihan umum secara konvensional? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan dengan pemilihan umum dan penyelenggaraan sistem elektonik. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas pemilihan umum yang termaktub di dalam konstitusi dan juga di dalam konsep Negara Hukum serta pertangungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik. Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa penggunaan sistem pemungatan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, serta pasal 85 UU Pemilukada. Penerapan pemungutan suara elektronik tidak semata berkaitan dengan kelayakan teknis maupun kelayakan hukum, karena pada awalnya kepercayaan publik dibangun dalam konteks sosial dan politik. Oleh karena itu diperlukan konsensus politik para aktor politik dan konsensus sosial masyarakat, karena jika terdapat stigma negatif terhadap sistem e-voting, akan timbul resiko politik berupa distrust terhadap pemerintahan baru.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item