PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Dan Didin Hafidhuddin)

PUTRI RAHYU, NIM. 12360029 (2016) PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Dan Didin Hafidhuddin). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas‟udi Dan Didin Hafidhuddin)) 12360029_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Dan Didin Hafidhuddin)) 12360029_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat dikelola oleh negara yang berasaskan Islam dan ada yang berpendapat bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah.Permaslahan inilah yang menjadi kajian para tokoh ulama di antaranya Masdar Farid Mas‟udi dan Didin Hafhidhuddin. Dalam hal pengelolaan zakat oleh negara, Masdar menekankan pengelolaan zakat harus dikelola oleh negara/pemerintah sebaliknya Didin Hafhidhuddin hanya menekankan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji hal apa yang melatarbelakangi pandangan Masdar Farid Mas‟udi dan Didin Hafhidhuddin tentang peran negara dalam pengelolaan zakat, serta apa persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang peran negara dalam pengelolaan zakat. Dalam melakukan kajian ini, digunakan pendekatan normatif-historis. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketetapan suatu argumentasi yang dijadikan kebijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada spektrum yang lebih luas. Pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah tentang pengelolaan zakat dan bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan. Selain itu,deskriptifkomparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan pendapat mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat. Data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin kemudian di-komparasi-kan untuk mengetahui kevalidan kedua argument hinggakemudian mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut. Setelah mengkaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam bahasa, ungkapan, dan istilah sebagaimana pandangan Masdar Farid Mas‟udi dan Didin Hafhidhuddin akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa pada permasalahan zakat Masdar dan Didin sama-sama mewajibkan pembayaran zakat bagi warga negara muslimyang harus melewati pihak ketiga. Sedangkan bagi pihak yang enggan menunaikannya maka zakat tersebut akan diambil secara paksa dan bahkan ada sanksi bagi yang melalaikannya. Dalam hal peran negara, Masdar Farid menyatakan bahwa negara/pemerintah harus berperan langsungdalam pengelolaan zakat yaitu dengan kewenangan formalnya mengena pada semua pihak dan dalam segala aspek kehidupan sosial agar tujuan dari zakat itu sendiri dapat tercapai yaitu keadilan sosial. Sedangkan Didin Hafhidhuddin tidak menekankan bahwa negaralah yang seharusnya turun tangan langsung untuk mengelola zakat, akantetapi Didin menempatkan negara berperan hanya sebagai fasilitator yang menunjuk dan mengesahkan lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal dalam hal ini yang ditunjuk adalah Lembaga Pengelola Zakat yang profesional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item