TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA

ALIA RIZQI OKTAVIANA, NIM. 12340096 (2017) TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA) 12340096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI BANJARNEGARA) 12340096_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu capaian pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Banjarnegara merupakan salah satu kebupaten di Indonesia yang rawan bencana khususnya bencan longsor. Pemerintah Daerah Banjarnegara sebagai penanggung jawab penyelenggaran penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara pada tahun 2011 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pelaksana penanggulangan bencana daerah. BPBD Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah dan peraturan perundang-undangan lain di atasnya yang mengatur penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana di Banjarnegara secara kelembagaan telah dilaksanakan sejak tahun 2011, namun masih saja mengalami kendala seperti kurangnya sarana prasarana, kurang koordinasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait tinjauan yuridis atas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan dampingkan dengan pendekatan yuridis-empiris, guna menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara dengan berpedoman pada hukum normatif, peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum. Data diambil langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, obervasi serta kajian atas peraturanperaturan terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara telah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan mengedepankan kesejahteraan umum. Pemerintah daerah dalam upaya menunjang penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara menjadikan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan daerah. BPBD Banjarnegara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi komando melaui tindakan-tindakan yang cepat, tepat dan prioritas. BPBD Banjarnegara untuk dapat menajalankan tugas dan fungsinya dalam beberapa hal harus mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan dan kepentingan umum atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kendala utama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Banjarnegara bermuara pada masalah terbatasnya dana penanggulangan bencana daerah dan masalah birokrasi. Dana penanggulangan bencana yang dialokasikan APBD Banjarnegara sangatlah terbatas dan penggunaan dana dari pusat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Birokrasi di tingkat pemerintah daerah juga belum semuanya sadar atas situasi dan kondisi dalam penanggulangan bencana yang harus cepat dan mendesak.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item