PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KITAB HUKUM KANONIK GEREJA KATOLIK

LAELA, NIM. 00520164 (2005) PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KITAB HUKUM KANONIK GEREJA KATOLIK. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KITAB HUKUM KANONIK GEREJA KATOLIK) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PERCERAIAN DALAM PANDANGAN KITAB HUKUM KANONIK GEREJA KATOLIK) BAB II, III, IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan yang paling lazim bagi kebanyakan orang, juga bagi uniat Katolik. Perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan negara maupun hukum kanonik khusus bagi perkawinan umat Katolik, dan secara tak langsung juga menyangkut orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik. Namun dalam kehidupan perkawinan banyak faktor yang bisa menjadi penyebab teijadinya keretakan sebuah keluarga, seringkali teijalin dengan faktor lain dalam interaksi timbal balik, sehingga masalahnya menjadi rumit. Di antara persoalan-persoalan yang terus menerus muncul dalam Katolik, sebagian cukup besar berkisar pada masalah perkawinan dan keluarga, karena materi ini merupakan sesuatu yang eksistensial dan senantiasa aktual memang cukup rumit, di samping citra moral Katolik yang seringkali kurang dikenal sebagai keseluruhan melainkan hanya penggalan-penggalannya, seperti dilukiskan sifat absolutistis, keras, kaku, kolot dan ketinggalan jaman. Dari persoalan inilah dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain tentang bagaimana sebenamya peraturan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik mengenai perceraian dalam Katolik, dispensasi pemutusan ikatan perkawinan seperti apa saja yang disediakan Gereja bagi umatnya berdasar aturan dalam kitab hukum Kanonik. Skripsi ini sepenuhnya merupakan library research/ study literatur dengan rujukan khusus dari "Kitab Hukum Kanonik" yang telah diteijemahkan oleh V. Kartosiswoyo dkk dan buku yang disusun oleh Piet Go O. Carm yang betjudul "Hukum Perkawinan Gereja Katolik" dengan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Historis, sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data-data masa lalu untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang berusaha menggambarkan dan menganalisis peraturan dalam Hukum Kanonik mengenai perceraian. Sumber primer yang dipakai dalam skripsi ini adalah kitab hukum Kanonik dan buku Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Di samping itu penulis juga menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini. Gereja Katolik cukup realistis untuk memperhitungkan kesulitan-kesulitan dalam menghayati ajarannya, meskipun ajaran Gereja mengakui ketakterceraian perkawinan, tapi Kitab Hukum Kanonik mempunyai bagian yang membahas tentang perceraian. Maka dalam hal perceraian disediakan aneka perangkat untuk mengatasinya. Dalam aturan Katolik, perkawinan yang sah (Ratum) dan sudah disempumakan dengan persetubuhan (Consummatum) mutlak tak terputuskan kecuali oleh kematian. Tapi dalam kenyataannya apabila suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka bisa diupayakan perpisahan meja & Ranjang atau dengan cara pembatalan pemikahan dengan Anulasi. Di sisi lain, perkawinan yang tidak sah (Non Ratum) dan atau yang tidak disempumakan dengan persetubuhan (Non Consummatum) juga bisa berpisah dengan adanya berbagai dispensasi yang disediakan dari Gereja. Antara lain: Privilegi Paulinum, Privilegi Pianum, Privilegi Petrinum dan pisah ranjang, terkadang sebagian umat memilih bercerai hanya melalui perceraian sipil meskipun perceraian sipil tidak tercantum sebagai dispensasi dalam kitab Hukum Kanonik, dalam kitab hukum Kanonik pengadilan negeri/ sipil hanya untuk mengurus yang berkaitan dengan hak sipil masing-masing pasangan dan bukan untuk mensahkan sebuah perceraian. Semua itu melalui proses yang panjang dan rumit, sehingga tak bisa dipungkiri bila ditelusuri banyak sekali umat Katolik yang dikarenakan terbentur aturan tak boleh bercerai, memutuskan untuk murtad dari Katolik hanya untuk bisa menikah lagi. Dari sini juga bisa dilihat adanya pertentangan-pertentangan tentang aturan yang berhubungan dengan perceraian. Di satu sisi perkawinan dalam Katolik mutlak tak terceraikan tapi ada juga peraturan dalam Kitab Hukum Kanonik yang membolehkannya, ada juga kebijaksanaan bahwa orang yang bercerai perlu didampingi baik oleh Gereja maupun oleh sesama umat, agar ia tak merasa dikucilkan tapi Gereja juga meneguhkan prakteknya yang bersandarkan pada kitab suci untuk tidak memperkenankan orang cerai menerima Komuni Ekaresti, mereka tidak diperkenankan karena status dan kondisi hidup mereka bertentangan dengan peqanjian kasih antara Kristus dan Gereja yang dipertandakan dan dihadirkan dalam Ekaresti.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item