TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENERAPAN AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDARABAH (Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman, Yogyakarta)

TRIAS APRILYANI - NIM. 05380067 , (2010) TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENERAPAN AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDARABAH (Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman, Yogyakarta). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENERAPAN AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDARABAH (Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman - Yogyakarta)) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (619kB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PENERAPAN AKAD BAKU DALAM TRANSAKSI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDARABAH (Studi Kasus di BMT Mandiri, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 10, Sleman - Yogyakarta)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (347kB)

Abstract

Akad mudarabah merupakan akad kerja sama usaha antara sahib al-mal dengan mudarib dengan keuntungan akan dibagi kepada keduanya sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu rukun mudarabah yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima masing-masing pihak. Tidak ada proporsi tertentu atasnya yang ditetapkan oleh syari'ah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Dengan kata lain angka nisbah bagi hasil bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya, melainkan angka rasional yang lahir dari hasil perundingan dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi. Namun demikian, pada akad tabungan mudarabah di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dewasa ini --seperti bank dan BMT-- proses perundingan untuk menentukan angka nisbah bagi hasil tersebut sangatlah tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Demi alasan efektifitas dan efisiensi bertransaksi, umumnya dibuatlah bentuk akad baku yang di dalamnya memuat menawarkan angka nisbah bagi hasil yang telah ditentukan besarnya oleh pihak LKS. Sementara calon penabung hanya berhak memilih untuk setuju atau tidak atas tawaran tersebut. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, namun bila tidak setuju ia dipersilahkan mencari bank Syari'ah/BMT lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik. Salah satu contohnya adalah transaksi tabungan mudarabah di BMT Mandiri. Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian atas praktik penerapan akad baku dalam transaksi pembukaan rekening tabungan mudarabah dalam tinjauan hukum Islam. Melalui penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebijakan penentuan angka nisbah bagi hasil secara sepihak oleh manajemen BMT Mandiri tersebut dengan menganalisa dari segi keabsahan akadnya dan keadilan bagi hasilnya. Dalam analisanya penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan dengan norma dan jiwa syariat hukum Islam atau tidak. Untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat tersebut, digunakan tolok ukur penyesuian terhadap nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam. Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa akad baku yang digunakan di BMT Mandiri telah memenuhi rukun dan syarat mudarabah sehingga hukumnya sah digunakan dalam transaksi tabungan mudarabah. Namun demikian, dalam hal mekanisme distribusi bagi hasilnya dirasa kurang adil karena belum memenuhi sebagian aspek dari prinsip keadilan dalam mudarabah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item