STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR

MIFTAH HIDAYAT, NIM : 99383597 (2006) STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR) 99383597_Bab I_V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR) 99383597_Bab II_Bab III_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Islam telah memberi perhatian yang besar terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia, termasuk masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi, Islam telah memberikan kerangka kerja secara luas berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk mencapai kehidupan ekonomi yang seimbang. Dalam membicarakan masalah kegiatan ekonomi-khususnya jual-beli-tidak bisa dilepaskan dari tukar-menukar yang melibatkan harga suatu barang, maka keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari sisi bagaimana harga suatu barang mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam kaitan ini, penyusun akan mengkaji pemikiran lbnu Qudamah tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar, serta menganalisis apakah masih relevan di masa sekarang ini (khususnya di Indonesia). Dalam menganalisis pemikiran lbnu Qudamah, penyusun menggunakan pendekatan normatif; yaitu pendekatan yang mengacu pada persoalan boleh tidaknya suatu persoalan berdasarkan hukum Islam, baik berdasarkan Nas ataupun basil pemikiran (ijtihad) fuqaha'. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka terungkaplah bahwa Ibnu Qudamah melarang pemerintah dalam menetapkan harga dikarenakan Rasulullah SAW. tidak pernah menetapkan harga. Alasannya ini menurut penyusun tidak terlepas dari corak pemikiran mazhab Hambali yang bersifat literalis atau tekstual. Dan penetapan harga menurut Ibnu Qudamah adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Penetapan harga menurut Ibnu Qudamah dapat menyebabkan pedagang menyembunyikan atau menimbun barang dagangannya, sedangkan penimbunan dilarang dalam Islam, maka penetapan harga juga dilarang. Karena perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya. Dari alasan tersebut diketahui bahwa Ibnu Qudamah mendahulukan tindakan preventif (pencegahan), agar tidak terjadi penimbunan dengan melarang pemerintah menetapkan harga. Pemikiran Ibnu Qudamah tersebut kurang relevan untuk masa sekarang ini. Negara kita sedang mengalami gejolak harga, di mana harga-harga barang naik. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi), yang pada dataran konsep sudah bagus serta dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi pada dataran aplikasinya kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang yang menjual barang dagangannya di atas HET. Untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan kebijakan operasi pasar yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan HET, kebijakan operasi pasar ini pada dataran aplikasinya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pada saat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan harga oleh pemerintah dibutuhkan demi terciptanya kesejahteraan umum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item