KONTROVERSI IZIN PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS: STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369/K/TUN/LH/2019 PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYYAH

MUHAMMAD WAHDINI, S.H, NIM. 18203010101 (2020) KONTROVERSI IZIN PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS: STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369/K/TUN/LH/2019 PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYYAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONTROVERSI IZIN PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS: STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369/K/TUN/LH/2019 PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYYAH) 18203010101_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KONTROVERSI IZIN PERTAMBANGAN DI PEGUNUNGAN MERATUS: STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369/K/TUN/LH/2019 PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURIYYAH) 18203010101_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi izin operasi produksi pertambangan yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) menjadi tahap kejadian operasi produksi. Permasalahan yang mendasari adalah objek yang dilakukan kegiatan pertambangan adalah Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pegunungan rendah yang menjadi daerah aliran sungai. Pegunungan Meratus juga terdapat hutan lindung yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah tidak untuk di eksploitasi. Atas dasar banyak pertimbangan dan terjadinya kerusakan alam jika dilakukan kegiatan petambangan di Pegunungan Meratus itulah, muncul polemik penolakan SK Menteri ESDM tersebut. Penolakan salah satunya ditempuh dengan jalur hukum oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (WALHI Kalsel) yang melakukan gugatan mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ke PTUN ditolak dan dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (NO) dan upaya akhir adalah WALHI melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi tersebut dikabulkan melalui Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019.Fokus kajian dalam tesis ini adalah Pertama Bagaimana Harmonisasi Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019, Kedua Bagaimana tinjaun Siya>sah Dustu>riyyah dan Fiqh al-Bi>’ah terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 369-K/TUN-LH/2019. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (Library research) yang bersifat Deskriptif-Analitis. Penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis (statute approach). Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi, dikarenakan terdapat disharmonisasi Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 dengan beberapa peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Peraturan Derah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) 2016–2036. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dari WALHI Kalsel. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan konsepsi Fiqh al-Bi>’ah dimana kelestarian lingkungan dan pertimbangan penjagaan alam juga menjadi konsepsi dalam Islam yang wajib dijalankan dan di implementasikan sehingga muara dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan prinsip Siya>sah Dustu>riyyah yaitu setiap produk peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus bermuara kepada terciptanya kemaslahatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item