SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

AKHMAD FAIZIN, NIM. 16370045 (2021) SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 16370045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 16370045_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Surat Keputusan Bersama merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana termaktub dalam paal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh beberapa kementrian untuk mengatur suatu hal yang sama tetapi harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing kementrian yang menjalankan tugas dalam pemerintahan. Sumber yang dapat penulis analisis pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ialah menelaah lebih lanjut kebijakan itu dengan perspektif Maslahah Mursalah. Oleh sebab itu penelitian ini penulis bermaksud mengangkat judul: surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela islam perspektif Maslahah Mursalah, dengan demikian sejauh mana aparat penegakan hukum melakukan penegakan bagi yang melanggar SKB tersebut sehingga bisa mendekati kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakan (library research) yang bersifat analisis deskriptif, dengan menggunakan pedekatan normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaiamana penegakan hukum bagi pelanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri dan tiga lembaga Negara, dan bagaimana analisis Maslahah Mursalah terhadap kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyelenggaraan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip nilai identitas penegakan hukum yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dianalisis oleh Maslahah Mursalah sudah sesuai dengan syariat islam bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah maslahah dan menghindari kumudharatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item