BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andini Wahyu Fajar Istiqomah, NIM.: 17103070035 (2021) BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 17103070035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 17103070035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pancasila memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu fungsi penting bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai Ideologi negara. Pancasila pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Beberapa tahun terakhir marak muncul tindakan radikalisme, intoleransi, politisasi identitas serta tidak jarang terorisme mengobrak-abrik tatanan kehidupan bangsa disebabkan mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Melihat fenomena yang tengah terjadi tersebut pemerintah tergerak melakukan tindakan preventif dengan membentuk sebuah lembaga khusus yang membantu pemerintah dalam menangani persoalan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mewujudkan keinginan tersebut dengan ditetapkannya sebuah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang membahas mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari lembaga yang telah ada sebelumnya yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Melihat problematika tersebut, menarik penyusun untuk melakukan penelitian lebih jauh. Formulasi problematika dari penelitian ini adalah bagaimana kelembagaan negara dalam islam melihat dan meninjau pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan bagaimana tinjauan Maṣlaḥah Mursalah melihat BPIP dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga pembina ideologi. Dua rumusan masalah tersebut menjadi kunci dalam melakukan penelitian mengenai BPIP sebagai state auxiliary organs dalam ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan penelitian library research yang bersifat deskriptif-analitis Adapun pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selain itu juga didukung oleh data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga negara bantu (Lembaga Non Struktural) bagi Presiden untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam kelembagaan negara dalam Islam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini serupa dengan Wizarah (sebuah lembaga negara bantu yang membantu Khalifah dalam menjalankan tugas kenegaraan). BPIP dalam kelembagaan negara Islam termasuk kedalam Wazîr Tanfidzi (pelaksana) tidak memiliki kewenangan membentuk hukum atau putusan melainkan hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden. Kemudian mengenai peran BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila merupakan suatu langkah nyata dalam menciptakan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi hal itu jika dilihat dan ditelaah lebih lanjut rupanya sejalan dengan semangat Maṣlaḥah Mursalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali sebagimana dalam Maq id al-Khamsah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item