PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)/ PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH

Muhammad Faqih Mubarok, NIM.: 17103070054 (2021) PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)/ PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH. Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)/ PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH) 17103070054_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)/ PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH) 17103070054_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang melalarbelakangi penelitian ini timbul dari kasus pelanggaran yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat menjadi prinsip dan payung hukum dalam proses penempatan PMI di luar negeri. Sesuai dengan tujuan yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap keselamatan dan kesejahteraan PMI walaupun di akui sulit dalam menyusun dan membuat suatu peraturan yang dapat memuaskan semua pihak dan golongan. Akan tetapi semaksimal mungkin pemerintah akan mengupayakan untuk memecahkan masalah terhadap kepentingan-kepentingan semua pihak yang terkait. Program penempatan PMI di Malaysia merupakan prospek yang cukup baik bagi pemerintah Indonesia mengingat tingginya permintaan tenaga kerja di negara tersebut. Selain itu, hlm tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi pengangguran karena minimnya lapangan kerja di dalam negeri. Akan tetapi program tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap PMI seperti banyaknya PMI ilegal dan pelanggaran HAM terhadap PMI. Berdasarkan ungkapan di atas, penulis merumuskan dua rumusan masalah. Pertama, mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Kedua, mengenai diplomasi kedua negara dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap PMI dalam perspektif Siyasah Dauliyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, naskah, dokumen, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara pengumpulan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalaha yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan perspektif siyasah dauliyah sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia masih belum maksimal. Terbukti masih banyaknya PMI yang bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan negara dan tidak berdokumen resmi. Selain itu juga masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa PMI di Malaysia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia juga belum bisa mengatasi permasalahan mengenai perlindungan TKI. Tidak adanya nota kesepahaman antara kedua negara semenjak habis masa berlakunya MoU pada tahun 2016 juga menjadi kendala dalam kerjasama diplomasi bilateral untuk mengatasi masalah PMI

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item