PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oktavelinda Indri Astuti, NIM.: 17103070015 (2021) PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 17103070015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 17103070015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang pembubaran ormas FPI oleh pemerintah Indonesia yang dianalisis menggunakan teori maṣlaḥah mursalah dan siyasah dusturiyyah. Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) adalah salah satu realisasi kebebasan berdemokrasi yang ada di Indonesia. Banyak ormas-ormas yang muncul setelah masa reformasi, salah satu ormas yang dibentuk setelah masa reformasi adalah FPI (Front Pembela Islam. Ormas ini terkenal akan gerakan Amr Ma‟ruf Nahi Munkar nya sebagai gerakan utamanya dalam melakukan setiap kegiatannya dan memiliki cita-cita untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Akan tetapi FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang pelarangan penggunaan atribut dan kegiatan ormas FPI oleh enam pejabat tinggi negara. Namun keputusan tersebut menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tetapi banyak juga yang mengklaim bahwa pembubaran ini sesuai dengan Perppu Nomor 02 Tahun 2017. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pengambilan datanya dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tulis. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data lalu data tersebut dideskripsikan, diklarifikasi dan dianalisis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi menggunakan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya pembubaran ormas FPI yang dianalisis menggunakan konsep maṣlaḥah mursalah dimana dalam proses pembubaran ini tidak sesuai dengan asas-asas maṣlaḥah mursalah yaitu mendatangkan kemaslhatan dan menghindari kerusakan. Adapun kebijakan pemerintah ini termasuk dalam tingkatan maṣlaḥah ḍaruriyat. Jika ditinjau siyāsah dustūriyyah kebijakan ini diambil oleh yang berwenang yaitu Mendagri dan Menkumham serta 4 pejabat tinggi lainnya ini termasuk dalam lingkup al-sultah al-tanfiẓiyyah,kategori wizarah (pembantu khilafah) yang bertugas sebagai wizarah al-tafwiḍ (Kementerian Delegatori). Namun, pembubaran ormas FPI oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip siyāsah dustūriyyah yaitu prinsip hak pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu hak berpendapat dan berserikat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item