PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PANAMPUANG PUHUN)

FITRIANTO - NIM. 96382667, (2010) PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PANAMPUANG PUHUN). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PANAMPUANG PUHUN)) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (517kB) | Preview
	Text (PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PANAMPUANG PUHUN)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (544kB)

Abstract

Penampuang Puhun sebagai bagian dari masyarakat adat Minagkabau, seiring dengan kemajuan zaman serta ilmu pengetahuan dihadapkan pada dua system hukum, pertama hukum Islam sebagai landasan kepercayaan masyarakat yang mau tidak mau harus dipatuhi, kedua hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Keberadaan hukum adat ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini yaitu UU No.5 Tahun 1960 pasal 5 tentang Agraria dan dalam Burgerlijk Wetbook (BW) pasal 1339. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan digabung dengan penelitian kepustakaan (library research). Teknik sample yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik sample acak sederhana (Simple Random Sampling), dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui tahapan survey, kemudian wawancara, dan tahapan akhir dilakukan analisa terhadap data yang ada sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan. Pola kepemilikan tanah yang terdapat dalam adat Minangkabau, secara umum tidak ada pertentangan dengan pola kepemilikan yang ada dalam Islam. Namun ada hal-hal yang secara prinsip diperbolehkan dalam Islam tapi secara praktek bertentangan dengan seperti pola penggadai, dimana dalam Islam hal ini dibolehkan dengan syarat bahwa barang gadai tersebut adalah sebagai jaminan bukan pindahnya kepemilikan, lain halnya dengan konsep adat yang menjadikan barang gadai sebagai sarana untuk memiliki sesuatu. Oleh karenanya kehadiran Islam bukan dijadikan penghambat namun hendaklah dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam aturan adat. Secara umum dengan kehadiran Islam, maka saat ini hukum yang dipakai di Minangkabau merujuk pada ketentuan hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item