KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH)

Ach. Nurul Luthfi, NIM.: 17103060066 (2022) KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYĀSAH DUSTÛRIYAH)) 17103060066_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KOMPARASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (UU IKN) TERHADAP RKUHP DAN UU TPKS (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYĀSAH DUSTÛRIYAH)) 17103060066_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dibuat sebagai landasan yuridis atas rencana pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana perpindahan IKN dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Jakarta yang overpopulated, mewujudkan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern dan green city serta mewujudkan ibu kota yang aman, modern, berkemajuan dan berketahanan. Namun, banyak penolakan dari masyarakat karena proses pembentukan UU IKN tersebut dinilai bermasalah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Jika dibandingkan dengan UU lainnya seperti RKUHP dan UU TPKS, bahwa pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan dan mengedepankan UU IKN dengan hanya memerlukan waktu 42 hari dalam membuatnya. Maka, penelitian ini hadir dengan judul Komparasi Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Terhadap RKUHP dan UU TPKS (Perspektif Hukum Positif dan Siyāsah Dustûriyah). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sistematis (library research) yang mempunyai sifat diskriptif-analitis-komparatif dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan; Bagaimana perbedaan proses pembentukan UU IKN dengan RKUHP dan UU TPKS dan Bagaimana analisis politik hukum legislasi dan Siyāsah Dustûriyah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah dan DPR tidak membawa semangat legislasi dalam membuat UU IKN. Pembuatannya yang tergesa-gesa mengabaikan amanah yang tertuang dalam UU No 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, juga melanggar asas-asas pembentukan perundang-udangan diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat digunakan, asas kehasilgunaan dan kedayagunaan, dan asas keterbukaan atau partisipatif. Keberpihakannya cenderung kepada elit politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat, kesehatan lingkungan dan flora-fauna di lokasi IKN. Padahal UU lainnya seperti RKUHP dan UU TPKS notabenenya merupakan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dan sifatnya mendesak, tapi nyatanya pembuatannya membutuhkan waktu lebih lama. Berdasarkan analisis Siyāsah Dustûriyah bahwa pembentukan UU IKN, bisa dilihat menggunakan kaidah yang berlaku dalam ketatanegaraan Islam yaitu aspek musyawarah dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek musyawarah, pembentukan UU IKN sudah sesuai karena dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) sebagai representasi kehendak rakyat dan tidak perlu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan, aspek kemaslahatan, pembuatan UU IKN tidak sesuai karena mengabaikan kondisi ii ekonomi masyarakat yang terganggu akibat adanya pandemi Covid-19 seharusnya dikedepankan bukan justru anggarannya dialokasikan kepada pembangunan proyek IKN.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item