PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2020

M. Akbar Rivaldi, NIM.: 18103040072 (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2020. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2020) 18103040072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2020) 18103040072_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan beban bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sudah umum dan telah menjadi budaya dalam masyarakat indonesia. Sebagai hasil dari korupsi dalam semua aspek pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif, Semakin melebarnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan ekonomi negara. Berdasarkan kasus yang terjadi, korupsi dapat dikategorikan sebagai. kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah,kualitas bangunan menjadi rendah,mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Hal ini berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa berdasarkan hal tersebut,penulis mengambil judul penelitian tersebut karena penulis ingin meneliti bagaimana pemulihan keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala serta upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan deskriftif analitis, yakni penelitian yang menjelaskaan keberadaan di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam periode 2018-2020 Kejaksaan Negeri Sleman telah menangani 6 kasus korupsi, Kendala Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengatasi pengembalian kerugian negara antara lain: Tidak diketahuinya keberadaan harta ataupun barang terdakwa serta Sertifikat tanah telah diagunkan ke bank.Solusi atau upaya yang yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengatasi kendala dalam proses pengembalian kerugian negara Adalah; Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila dimungkinkan. kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatnya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan pengembalian

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item